Pengawasan Lemah, BBM Subsidi di Bojonegoro Diduga Disalahgunakan Secara Masif! Kerugian Negara dan Keresahan Masyarakat Menjadi Ancaman!

BOJONEGORO, Jawa Timur – 27 Juni 2025 - ex-pose.biz.id  - Praktik penjualan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite secara bebas menggunakan jirigen di SPBU 54.621.09 Jalan Raya Dander, Kabupaten Bojonegoro, telah menimbulkan kekhawatiran serius. Pantauan langsung awak media mengungkap lemahnya pengawasan di SPBU tersebut, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi secara masif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

 

Modus Operandi yang Sistematis dan Pelanggaran Regulasi yang Jelas

 

Modus operandi yang diamati menunjukkan adanya indikasi praktik ilegal yang terorganisir. Konsumen dengan bebas membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan jirigen tanpa adanya pemeriksaan dokumen atau verifikasi data digital melalui MyPertamina, seperti yang diwajibkan oleh Pertamina. Beberapa kendaraan roda dua terpantau bolak-balik melakukan pengisian BBM ke jirigen, semakin memperkuat dugaan adanya sindikat yang terlibat. Praktik ini merupakan pelanggaran jelas terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang membatasi penjualan BBM bersubsidi hanya untuk konsumen tertentu dan melarang penjualan bebas menggunakan jirigen.

 

Dampak Negatif terhadap Masyarakat dan Tuntutan Aksi Cepat dari Pihak Berwenang

 

Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat. Petani dan nelayan, yang seharusnya menjadi penerima utama BBM bersubsidi, justru kesulitan mendapatkannya karena BBM tersebut dialihkan ke pasar gelap. Hal ini memicu keresahan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Warga mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas, seperti meningkatkan pengawasan di SPBU, menindak tegas oknum yang terlibat, dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.

 

Tindakan Konkret Diperlukan Segera!

 

Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran ini akan semakin memperparah masalah. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas para pelaku penyalahgunaan. Masyarakat berharap agar kasus ini segera ditangani secara serius dan tuntas untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dan memulihkan kepercayaan publik terhadap program subsidi BBM.

(Tim)