Bojonegoro – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong peningkatan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) sebagai langkah strategis percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Hal itu disampaikan Direktur Penyesuaian Daerah Khusus Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Dwi Rudi Hartoyo, dalam kegiatan sosialisasi IPKP yang digelar di Wisata Babo, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (24/07/2025).
“Dengan memahami indeks ini, kita dapat mengetahui kondisi nyata suatu kawasan perdesaan—apakah masih tertinggal, berkembang, atau sudah mandiri. Data ini sangat penting dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan lokal,” jelas Dr. Dwi Rudi.
IPKP digunakan untuk mengukur perkembangan kawasan perdesaan berdasarkan tiga dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis data yang lebih terarah dan tepat sasaran.
dalam Kegiatan ini dihadiri oleh oleh menteri desa Yandri Susanto,Serta Bupati Bojonegoro Styo Wahono,dan wakil Bupati Nurul Azizah dan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pendamping desa, serta perwakilan masyarakat. Para peserta mendapat pemahaman mendalam mengenai metodologi pengukuran IPKP dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan desa.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap adanya sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kemandirian desa serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kawasan perdesaan Indonesia.
Reporter: Tim
Posting Komentar