Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Kemiskinan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan

BOJONEGORO –Ex-pose.biz.id

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) di Ruang Angling Dharmo, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dan diikuti operator serta sekretaris desa dari 419 desa dan 11 kelurahan di 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.

Bimtek ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pemutakhiran data kemiskinan, yang menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan dan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kepala BAPPEDA Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 54.016 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam data kemiskinan daerah. Oleh karena itu, pemutakhiran data setiap semester sangat krusial agar program pembangunan lebih tepat sasaran. “Data yang akurat akan menjadi dasar perencanaan kegiatan 2026 dan didokumentasikan dalam dashboard sebagai pijakan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam arahannya menekankan pentingnya validitas data. “Strategi pengentasan kemiskinan harus berbasis pada data yang akurat. Validasi tidak bisa hanya diserahkan pada operator, Sekretaris Desa juga harus terlibat aktif karena merupakan bank data desa,” tegasnya.

Adapun data yang dimutakhirkan mencakup indikator kemiskinan, kondisi rumah, stunting, rumah tidak layak huni (RTLH), anak tidak sekolah, penyandang disabilitas, hingga pelaku UMKM. Program-program prioritas seperti Gayatri, Lele Buis Beton, Domba Kesejahteraan, serta penyediaan bibit pertanian juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terintegrasi.

Wabup Nurul juga menjelaskan bahwa mulai 2026 Pemkab Bojonegoro akan mengalokasikan dana abadi untuk sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjawab harapan masyarakat akan pembangunan yang berkelanjutan. “APBD kita kuat, maka penggunaannya juga harus jelas, transparan, dan akuntabel. Sekdes harus mampu menjelaskan itu ke masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah desa dan Pemkab Bojonegoro, pemutakhiran data ini diharapkan menjadi kunci sukses dalam menyusun program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.