JAKARTA – ex.pose.biz.id
Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas dan tanpa toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama oleh korporasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (2/8/3025) di Jakarta.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, dan Kapolri, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pembakaran lahan, terutama oleh pihak-pihak yang telah menerima hak pengelolaan dari negara.
> “Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo, tidak ada ruang toleransi terhadap pembakaran hutan sebagai metode pembukaan lahan. Namun, pemerintah mendukung penuh penggunaan alat dan teknologi modern yang ramah lingkungan,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan.
Dorong Penggunaan Teknologi Modern
Sebagai alternatif, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat dan perusahaan. Program ini mencakup:
Penyediaan alat berat
Teknologi land clearing ramah lingkungan
Bantuan teknis dari kementerian dan lembaga terkait
“Kami memahami kebutuhan masyarakat akan lahan untuk ekonomi, tetapi membakar bukanlah solusi. Presiden berkomitmen membuka akses pada teknologi modern yang efisien dan tidak merusak lingkungan,” tambah Menko Polkam.
Program ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, disertai pendampingan bagi petani dan pelaku usaha agar dapat mengadopsi metode berkelanjutan.
Hasil Positif Penanganan Karhutla
Menko Polkam juga mengapresiasi kinerja Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menurunkan jumlah titik api secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi antar-kementerian, TNI, Polri, BMKG, dan relawan Manggala Agni.
“Operasi terintegrasi dengan dukungan teknologi, seperti pemantauan satelit dan modifikasi cuaca oleh BMKG, water bombing, serta pemadaman darat, sangat efektif menekan potensi bencana asap,” jelas Budi Gunawan.
Komitmen Diplomasi dan Tanggung Jawab Regional
Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau berakhir, demi mencegah kebakaran dan menjaga kualitas udara di kawasan regional.
“Target kami jelas: tidak ada lagi komplain dari negara tetangga akibat asap kiriman. Ini adalah bentuk diplomasi lingkungan dan tanggung jawab kawasan yang harus kita penuhi,” tegasnya.
BMKG pun diminta terus mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) dan memperkuat koordinasi antar-daerah untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kebakaran.
Pemerintah berharap model penanganan karhutla tahun ini dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon dan menjaga ekosistem hutan tropis.
Posting Komentar